 |
CIANJUR — Sejumlah sekolah di Kecamatan Cianjur yang menerima bantuan perangkat televisi dari program pemerintah pusat dikabarkan menghadapi permintaan pembayaran setelah bantuan tersebut disalurkan. Informasi itu muncul dari keterangan beberapa pihak sekolah yang mengeluhkan adanya permintaan dana yang disebut sebagai biaya administrasi atau pengurusan.
Program bantuan TV ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan sarana pembelajaran digital di sekolah. Dalam petunjuk teknis resmi, bantuan tersebut diberikan tanpa pungutan biaya kepada penerima.
Seorang kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya mengaku diminta menyerahkan uang sekitar Rp2,5 juta setelah menerima perangkat televisi. Ia menyatakan tidak mengetahui adanya ketentuan resmi terkait pembayaran tersebut.
“Kami menerima TV bantuan presiden, tetapi setelah itu ada permintaan pembayaran sekitar Rp2,5 juta. Kami tidak tahu apakah ini memang ada aturannya atau tidak,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan pungutan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pejabat terkait masih dilakukan.
Sementara itu, pemerhati pendidikan menilai bahwa jika benar terjadi, praktik tersebut berpotensi merugikan sekolah dan tidak sejalan dengan prinsip transparansi dalam penyaluran bantuan pemerintah.
Pihak sekolah dan masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memberikan klarifikasi serta melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar program bantuan dapat berjalan transparan dan tanpa adanya pungutan tambahan.
0Komentar