Lewat Reses, Lukmanul Hakim Serap Aspirasi dan Sosialisasikan Pentingnya NIK, KK, dan KTP

“Suasana hangat reses Anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Lukmanul Hakim, bersama warga Cimacan. Dalam dialog ini, ia mengajak masyarakat memutakhirkan data kependudukan demi masa depan keluarga dan akses bantuan yang lebih baik.”

CIANJUR, FOKUSDESA.COM – Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Partai Golkar, Lukmanul Hakim, menggelar kegiatan reses di Desa Cimacan, Kampung Malingping, Kecamatan Cipanas, Rabu (17/9/2025). Acara tersebut dihadiri sekitar 100 warga yang antusias mengikuti dialog langsung dengan wakil rakyat mereka.

Dalam kesempatan itu, Lukmanul Hakim menyampaikan bahwa reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk mendengarkan sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia menegaskan, instruksi dari Partai Golkar di semua tingkatan menekankan pentingnya reses sebagai ajang silaturahmi, interaksi, serta wadah dialog dengan masyarakat.

“Melalui reses, kami bisa mendengar secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan warga. Begitu juga sebaliknya, kami menyampaikan hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian masyarakat,” ujarnya.

Salah satu pesan utama yang disampaikan adalah pentingnya kesadaran warga dalam memperbarui administrasi kependudukan (adminduk). Menurutnya, data kependudukan menjadi dasar dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah seperti sembako, PKH, BPNT, BPJS Kesehatan, subsidi listrik, pupuk, hingga gas.

“Semua program bantuan kini terintegrasi dengan NIK, KK, dan KTP. Karena itu kami mengimbau agar masyarakat segera memutakhirkan data adminduknya. Ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tapi lebih besar manfaatnya bagi masyarakat sendiri,” jelas Lukmanul.

Ia juga menyoroti masih adanya ketidaksesuaian data, terutama pada kolom pekerjaan dan pendidikan. Misalnya, ada warga yang sudah lulus SMA namun tercatat hanya tamatan SMP, bahkan SD. Kondisi ini, kata dia, dapat memengaruhi potret tingkat pendidikan Kabupaten Cianjur karena data adminduk menjadi acuan dalam survei maupun sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kalau data tidak mutakhir, penilaian terhadap kualitas pendidikan atau kondisi sosial masyarakat bisa tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Maka dari itu, pemutakhiran data sangat penting,” tambahnya.

Reses yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan itu diakhiri dengan harapan agar aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui DPRD, sekaligus masyarakat lebih peduli terhadap kelengkapan dan akurasi administrasi kependudukan mereka.

(Ganjar)