 |
| "Perwakilan Bapanas saat memberikan penjelasan kepada wartawan terkait uji petik penyaluran bantuan pangan beras di Cianjur." |
Fokusdesa.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog melaksanakan uji petik penyaluran bantuan pangan beras di Desa Ciwalen, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Selasa (14/7/2026). Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari–Maret 2026 telah sesuai dengan data penerima dan ketentuan yang berlaku.
Uji petik dihadiri Kepala Desa Ciwalen, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan (Kesra), operator penyaluran bantuan pangan, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Perwakilan Inspektorat Badan Pangan Nasional, Hendrawan, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari proses reviu atas pelaksanaan bantuan pangan yang disalurkan Perum Bulog dan dibiayai melalui DIPA Badan Pangan Nasional.
"Reviu ini dilakukan untuk memastikan bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 telah tersalurkan sesuai alokasi. Hasilnya menjadi bagian dari proses akuntabilitas penyelenggaraan bantuan pangan," kata Hendrawan.
Menurutnya, uji petik dilaksanakan secara serentak di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Di Jawa Barat, kegiatan berlangsung selama sepekan, mulai Senin hingga Sabtu.
Hendrawan menjelaskan, penetapan Keluarga Penerima Manfaat mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi rujukan pemerintah. Perum Bulog menyalurkan bantuan berdasarkan data tersebut.
Ia mengakui kemungkinan masih ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan. Namun, temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan dilaporkan melalui mekanisme yang berlaku sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kalau ada ketidaksesuaian di lapangan, itu akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyaluran bantuan berikutnya," ujarnya.
Hendrawan menambahkan, meningkatnya jumlah sasaran penerima bantuan pangan dari sekitar 18 juta menjadi 33 juta penerima secara nasional membuat dinamika data di lapangan terus berubah. Karena itu, proses reviu dinilai penting untuk memastikan bantuan pemerintah tetap tepat sasaran.
(Ganjar)
0Komentar