 |
| "Achmad Baha'ur Rifqi, Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara, menyampaikan pandangannya terkait evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)." |
Jakarta – Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara, Achmad Baha'ur Rifqi, mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola program tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Rifqi sebagai bentuk pandangan organisasi mahasiswa terhadap berbagai isu yang berkembang terkait pelaksanaan program yang dijalankan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Rifqi, setiap program yang menggunakan anggaran negara perlu dievaluasi secara berkala guna memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
"Publik berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara. Evaluasi yang terbuka diperlukan agar berbagai masukan dan persoalan yang muncul dapat ditindaklanjuti secara objektif dan akuntabel," ujar Rifqi dalam keterangannya.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan penelusuran terhadap berbagai laporan, masukan, maupun informasi yang berkembang terkait pelaksanaan program, termasuk aspek kemitraan, distribusi anggaran, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan.
Meski demikian, Rifqi menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran atau penyimpangan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama dalam setiap program publik agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga," katanya.
Selain menyoroti tata kelola program, BEM PTNU Se Nusantara juga mendorong pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif terhadap efektivitas Program Makan Bergizi Gratis. Menurut Rifqi, keberhasilan suatu program nasional tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun luasnya cakupan pelaksanaan, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Ia menilai persoalan gizi nasional memiliki tantangan yang kompleks dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain kondisi ekonomi keluarga, ketahanan pangan, akses layanan kesehatan, sanitasi, pendidikan gizi, serta kesejahteraan masyarakat secara umum.
Karena itu, BEM PTNU Se Nusantara berpandangan bahwa evaluasi berkala diperlukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan publik agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Lebih lanjut, organisasi mahasiswa tersebut juga mendorong penguatan mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai unsur, seperti akademisi, masyarakat sipil, dan kalangan profesional, guna meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Menurut Rifqi, keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan dapat menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat, melakukan verifikasi terhadap laporan yang masuk, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam keterangannya, BEM PTNU Se Nusantara menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, antara lain:
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- Memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas program.
- Melaksanakan audit terhadap tata kelola program sesuai mekanisme yang berlaku.
- Meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik terkait pelaksanaan program.
- Menindaklanjuti setiap temuan yang terbukti melanggar ketentuan hukum berdasarkan hasil pemeriksaan yang berwenang.
- Melibatkan unsur independen, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses evaluasi dan pengawasan.
- Memastikan seluruh kebijakan dan pelaksanaan program berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Menutup pernyataannya, Rifqi menegaskan bahwa mahasiswa akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik sebagai bagian dari kontribusi masyarakat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
"Mahasiswa akan terus mengawal kebijakan publik agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat luas," ujarnya.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini ditayangkan, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait pernyataan yang disampaikan BEM PTNU Se Nusantara. Redaksi akan memperbarui informasi apabila telah menerima keterangan resmi dari pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
(Rie'an)
0Komentar