 |
| Muhamad Risman Santana saat menyerap aspirasi masyarakat dan para guru dalam kegiatan reses masa persidangan III DPRD Kabupaten Cianjur di Dapil 1. |
FOKUSDESA.COM – Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Fraksi Partai NasDem, Muhamad Risman Santana, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan kegiatan reses masa persidangan III tahun 2025/2026 di daerah pemilihan (Dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Karangtengah, Cianjur, dan Cilaku.
Beragam persoalan disampaikan masyarakat, mulai dari lingkungan, ekonomi, pendidikan, sosial keagamaan hingga infrastruktur.
Salah satu aspirasi yang menjadi perhatian ialah keluhan dari Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) dan Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) terkait kesulitan dalam pengurusan izin operasional baru maupun perpanjangan izin sekolah.
Menurut Risman, saat ini proses perizinan harus mengikuti regulasi baru melalui sistem perizinan terpadu yang melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
“Sebelumnya untuk izin operasional hanya rekomendasi dari Dinas Pendidikan, sekarang harus melalui beberapa OPD,” ujar Risman.
“Sekarang Dinas Pendidikan hanya sebatas memberikan rekomendasi, sementara ada OPD lain yang juga harus ditempuh dalam proses perizinan tersebut,” sambungnya.
Risman menegaskan seluruh aspirasi masyarakat yang diterimanya akan ditampung dan dibuatkan laporan untuk kemudian disampaikan dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Cianjur.
Selain persoalan pendidikan, dirinya juga menerima sejumlah usulan terkait kebutuhan sumur bor, pembangunan tembok penahan tanah (TPT) irigasi, hingga perbaikan jalan lingkungan.
Ia juga menyoroti kondisi TPT sungai di Kampung Jati, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, yang dinilai cukup krusial karena kawasan tersebut kerap mengalami banjir saat debit air meningkat.
“Yang cukup krusial salah satunya TPT sungai di Kampung Jati Sukasari-Cilaku karena di sana sering terjadi banjir,” katanya.
Tak hanya itu, Risman juga menampung aspirasi terkait program Universal Health Coverage (UHC) serta peningkatan kesejahteraan guru diniyah yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah.
(Ganjar)
0Komentar