Kapolda Jabar Ungkap Dugaan Kelompok Anarkis di Bandung Terhubung Jaringan Luar Negeri

Kapolda Jawa Barat bersama jajaran saat konferensi pers pengungkapan kasus kelompok anarkis yang diduga terhubung dengan jaringan luar negeri di Mapolda Jabar, Selasa (16/9/2025).

BANDUNG – Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengungkap adanya kelompok yang diduga menganut paham anarkisme dan berafiliasi dengan jaringan luar negeri. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Selasa (16/9/2025).

Menurut Rudi, kelompok tersebut berawal dari empat orang yang diamankan polisi di Bandung. Mereka diduga memiliki keterkaitan dengan seorang narapidana di salah satu lapas. Dari hasil penyelidikan, kelompok ini terindikasi menerima doktrin melalui keterbukaan informasi di internet hingga bisa berkomunikasi dengan kelompok anarkis dari luar negeri.

“Kelompok ini sempat melakukan aksi perusakan yang kemudian dipublikasikan di media sosial. Dari situ mereka menarik perhatian pihak luar negeri. Setelah dianggap sejalan, barulah terjadi komunikasi dan pengiriman dana,” kata Rudi.

Ia menjelaskan, dana yang dikirim mencapai puluhan juta rupiah, menggunakan metode pembayaran digital, termasuk PayPal dan dompet digital. Namun, identitas pengirim masih menggunakan nama samaran sehingga penyelidikan terus dilakukan.

Kapolda Jabar menambahkan, selain empat orang yang menjadi inti kelompok, terdapat sejumlah simpatisan, termasuk remaja dan pelajar. Polisi masih mendalami sejauh mana keterlibatan mereka.

“Tentu nanti akan kami ungkap siapa yang menyuruh melakukan, siapa aktor intelektualnya, karena kasus ini juga melibatkan daerah lain,” ujarnya.

Polda Jabar saat ini telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Mabes Polri, Bareskrim, dan Densus 88 untuk mengusut jaringan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Rudi juga menegaskan bahwa kelompok ini berbeda dengan kelompok radikal. “Kalau radikalisme biasanya lebih berani mengorbankan jiwa raga. Kelompok ini lebih pada kekecewaan, kemiskinan, dan ketidakadilan yang mereka alami,” katanya.

(Sumber: Bid Humas Polda Jabar)