CIANJUR, fokusdesa.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STISIP Guna Nusantara Cianjur bersama Pengurus Cabang PMII Kabupaten Cianjur melakukan audiensi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur pada Senin (28/7/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terdampak bencana, khususnya terkait kepastian relokasi dan penyediaan hunian sementara (huntara).
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil advokasi dan pendampingan yang dilakukan PMII terhadap warga terdampak bencana pada 18 Juli lalu. Dalam pertemuan tersebut, PMII menyampaikan keresahan warga yang hingga kini belum mendapatkan kepastian terkait tempat tinggal sementara maupun relokasi permanen.
“Kami menempuh perjalanan hampir tiga jam dari pelosok untuk menyuarakan aspirasi korban bencana, tapi tidak ada jawaban konkret dari pihak BPBD,” ujar Rezza Eka Gustya, Ketua Komisariat PMII STISIP Guna Nusantara Cianjur.
Ia menilai ketidakjelasan dari pihak BPBD menunjukkan lemahnya penanganan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. PMII berharap adanya komitmen nyata dari pemerintah daerah dalam percepatan penanganan pascabencana.
Senada, Ketua Cabang PMII Kabupaten Cianjur, Saepul Rohman, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu ini. Ia juga menyebut akan mengambil langkah lanjutan jika tidak ada kejelasan dalam tujuh hari ke depan.
“Kami tidak akan diam. Jika BPBD tidak segera merespons, kami akan mengambil langkah lanjutan, baik melalui aksi terbuka maupun membawa persoalan ini ke kementerian terkait di pusat,” katanya.
PMII menekankan bahwa relokasi dan huntara bukan lagi sekadar rencana, tetapi kebutuhan mendesak yang menyangkut keselamatan dan kelangsungan hidup warga terdampak.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak BPBD Kabupaten Cianjur belum memberikan keterangan resmi terkait hasil audiensi maupun tindak lanjut terhadap tuntutan yang disampaikan PMII.
Langkah audiensi ini menjadi bagian dari komitmen PMII dalam memperjuangkan hak-hak korban bencana, sekaligus mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(Aganjar)
0Komentar