CIAMIS – fokusdesa.com | Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Ciamis menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Cabang Dinas (KCD) XIII pada Kamis, 17 Juli 2025. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Kepala KCD XIII mundur dari jabatannya, menyuarakan dugaan sejumlah persoalan internal yang dianggap mencoreng dunia pendidikan di wilayah tersebut.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa pihaknya menilai KCD XIII gagal menjalankan fungsi pembinaan pendidikan secara maksimal. Mereka menuding adanya praktik-praktik tidak etis seperti permintaan “jatah proyek” serta tudingan ketidakhadiran kepala KCD di sejumlah sekolah tanpa adanya "amplop".
> "Kami meminta Kepala KCD XIII mundur karena sudah tidak layak memimpin. Pendidikan harus bersih dari praktik-praktik seperti itu," ujar salah satu orator aksi.
Respons Kepala KCD XIII
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala KCD XIII menyatakan bahwa dirinya akan mengikuti prosedur dan menunggu instruksi dari atasan.
> "Saya memiliki atasan langsung di provinsi. Terkait tuntutan ini, saya menunggu arahan dari pimpinan," ujar Kepala KCD XIII saat ditemui di lokasi.
Jawaban tersebut tidak memuaskan massa aksi, yang kemudian melakukan pengrusakan sejumlah fasilitas kantor. Polisi yang berjaga segera mengamankan situasi agar tidak meluas.
Polisi Lakukan Penjagaan Ketat
Aksi unjuk rasa dikawal ketat oleh aparat Kepolisian Resor Ciamis. Meski sempat diwarnai ketegangan, situasi akhirnya berhasil dikendalikan. Pihak kepolisian menyatakan akan menindak tegas jika terjadi pelanggaran hukum selama demonstrasi berlangsung.
Seruan Tindakan Tegas dan Evaluasi
Pemuda Pancasila meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat maupun Inspektorat segera melakukan evaluasi terhadap kinerja KCD XIII. Mereka mengancam akan kembali mengerahkan massa lebih besar jika tidak ada respons konkret dalam waktu dekat.
Mereka berharap dunia pendidikan di Kabupaten Ciamis dapat kembali bersih, profesional, dan berintegritas, tanpa praktik-praktik yang mencederai nilai-nilai pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum memberikan pernyataan resmi.
(Laporan: Arif – fokusdesa.com)
0Komentar